H.Sachrudin Bahas isu Strategis di Forum Rembuk dan Bincang Otda
Kota Tangerang - Tiga isu strategis daerah yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat di sampaikan oleh Walikota Tangerang H.Sachrudin saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (05/08/2026).
Tiga isu tersebut yakni penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan pemerintahan berbasis digital.
H.Sachrudin berharap, penguatan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, kemandirian fiskal daerah perlu berjalan seiring dengan dukungan pusat, baik melalui pendanaan, regulasi maupun teknologi.
“Dukungan transfer ke daerah melalui TKD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil penting untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi dan layanan digital agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” ujar H.Sachrudin.
H.Sachrudin menegaskan, sinergi pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
*8beritanews.com
Tiga isu tersebut yakni penguatan kapasitas fiskal, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta penguatan pemerintahan berbasis digital.
H.Sachrudin berharap, penguatan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, kemandirian fiskal daerah perlu berjalan seiring dengan dukungan pusat, baik melalui pendanaan, regulasi maupun teknologi.
“Dukungan transfer ke daerah melalui TKD, DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil penting untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi dan layanan digital agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” ujar H.Sachrudin.
H.Sachrudin menegaskan, sinergi pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
*8beritanews.com